Penyadapan Australia Menyakitkan Indonesia, Presiden Tinjau Ulang Kerja Sama Bilateral
JAKARTA | DNA - Sikap Pemerintah Australia yang tidak meminta maaf atau mengklarifikasi kasus penyadapan terhadap sejumlah petinggi Indonesia sungguh menyakitkan. Presiden telah meminta Menlu Marty Natalegawa meninjau ulang kerja sama bilateral dengan Australia.
"Kita juga akan meninjau kembali sejumlah agenda kerja sama bilateral akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun Twitter @SBYudhoyono kemarin.
Presiden SBY juga menginstruksikan agar Menlu Marty melakukan langkah-langkah diplomasi yang efektif. "Menlu dan jajaran pemerintah juga lakukan langkah diplomasi yang efektif, sambil meminta penjelasan dan klarifikasi dari Amerika Serikat dan Australia," ujar SBY.
Sebaimana diketahui, selain Australia, Amerika Serikat juga melakukan penyadapan terhadap Indonesia --dan sejumlah negara lain. Kasus ini terkuak melalui media massa global berdasarkan bocoran informasi dari Edward Snowden, mantan kontraktor NSA, Dewan Keamanan Nasional AS, yang membelot.
Koran-koran Australia bahkan menyebut, berdasarkan bocoran Snowden, ada 10 pejabat Indonesia yang teleponnya disadap, termasuk Presiden SBY dan Ibu Ani serta Hatta Rajasa yang saat itu masih menjabat Mensesneg. Penyadapan dilakukan pada Agustus 2009 lalu.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha menjelaskan Presiden SBY juga telah meminta Menteri Marty memanggil pulang Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema. "Ini sebagai bentuk sikap dan ketegasan kita dari apa yang kita dengar dari berita-berita tersebut," kata Julian, di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, sore tadi.
Julian menambahkan, Presiden SBY terus mengikuti perkembangan kasus penyadapan ini. "Presiden menyayangkan atas sikap dari PM Australia yang tidak meminta maaf atau memberi klarifikasi yang jelas mengenai hal ini," Julian menjelaskan.
Presiden meminta sejumlah kerja sama strategis Indonesia-Australia ditinjau kembali. Sejumlah isu-isu penting tentu akan dilihat urgensinya. "Tetapi yang jelas, nota protes keras atas hal ini telah Indonesia sampaikan melalui Menteri Luar Negeri dan kami kira bahwa taruhan ini sangat besar bagi kedua negara," Julian menegaskan.
Dalam persoalan ini, lanjut Julian, seharusnya kepentingan kerja sama strategis tersebut harus dijaga dan didahulukan. Indonesia masih akan meligat perkembangan sikap Australia.
"Sampai saat ini belum ada kontak telepon antara PM Australia Tony Abbott dan Presiden SBY. Kita berharap bahwa ada perkembangan positif untuk penyelamatan lebih lanjut hubungan kedua negara," Julian menambahkan.
Menurut Julian, Presiden SBY juga telah memerintahkan Badan Intelijen Negara(BIN) untuk mengelola persoalan ini dengan baik. Sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan urusan spionase dan kontra intelejen, BIN punya kapasitas untuk itu. "BIN telah diperintahkan oleh Presiden untuk mengelola dan menangani ini dengan sebaik mungkin dan secermat mungkin," Julian menandaskan. (sam/pres)
"Kita juga akan meninjau kembali sejumlah agenda kerja sama bilateral akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun Twitter @SBYudhoyono kemarin.
Presiden SBY juga menginstruksikan agar Menlu Marty melakukan langkah-langkah diplomasi yang efektif. "Menlu dan jajaran pemerintah juga lakukan langkah diplomasi yang efektif, sambil meminta penjelasan dan klarifikasi dari Amerika Serikat dan Australia," ujar SBY.
Sebaimana diketahui, selain Australia, Amerika Serikat juga melakukan penyadapan terhadap Indonesia --dan sejumlah negara lain. Kasus ini terkuak melalui media massa global berdasarkan bocoran informasi dari Edward Snowden, mantan kontraktor NSA, Dewan Keamanan Nasional AS, yang membelot.
Koran-koran Australia bahkan menyebut, berdasarkan bocoran Snowden, ada 10 pejabat Indonesia yang teleponnya disadap, termasuk Presiden SBY dan Ibu Ani serta Hatta Rajasa yang saat itu masih menjabat Mensesneg. Penyadapan dilakukan pada Agustus 2009 lalu.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha menjelaskan Presiden SBY juga telah meminta Menteri Marty memanggil pulang Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema. "Ini sebagai bentuk sikap dan ketegasan kita dari apa yang kita dengar dari berita-berita tersebut," kata Julian, di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, sore tadi.
Julian menambahkan, Presiden SBY terus mengikuti perkembangan kasus penyadapan ini. "Presiden menyayangkan atas sikap dari PM Australia yang tidak meminta maaf atau memberi klarifikasi yang jelas mengenai hal ini," Julian menjelaskan.
Presiden meminta sejumlah kerja sama strategis Indonesia-Australia ditinjau kembali. Sejumlah isu-isu penting tentu akan dilihat urgensinya. "Tetapi yang jelas, nota protes keras atas hal ini telah Indonesia sampaikan melalui Menteri Luar Negeri dan kami kira bahwa taruhan ini sangat besar bagi kedua negara," Julian menegaskan.
Dalam persoalan ini, lanjut Julian, seharusnya kepentingan kerja sama strategis tersebut harus dijaga dan didahulukan. Indonesia masih akan meligat perkembangan sikap Australia.
"Sampai saat ini belum ada kontak telepon antara PM Australia Tony Abbott dan Presiden SBY. Kita berharap bahwa ada perkembangan positif untuk penyelamatan lebih lanjut hubungan kedua negara," Julian menambahkan.
Menurut Julian, Presiden SBY juga telah memerintahkan Badan Intelijen Negara(BIN) untuk mengelola persoalan ini dengan baik. Sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan urusan spionase dan kontra intelejen, BIN punya kapasitas untuk itu. "BIN telah diperintahkan oleh Presiden untuk mengelola dan menangani ini dengan sebaik mungkin dan secermat mungkin," Julian menandaskan. (sam/pres)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar